Kekeringan Karena Degradasi Lingkungan Penyangga

November 29, 2014 in Blog

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nusa Tenggara Timur menilai kekeringan hampir di seluruh negeri, terutama di provinsi kepuluan itu, karena terjadi degradasi lingkungan kawasan penyangga.

“Untuk itu, perlu ada kemauan baik dari pemerintah dan seluruh elemen termasuk masyarakat daerah ini untuk mengevaluasi kembali titik kawasan hutan sebagai penyangga,” kata Direktur Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur Heribertus Naif di Kupang, Rabu.

Dia menjelaskan kekeringan yang terdampak saat ini, selain karena pengaruh cuaca akibat El Nino, juga karena menurunnya kualitas kawasan penyangga, sebagai bagian penting dari kesatuan ekologi lingkungan.

Kekeringan yang terjadi hampir merata di seluruh negeri ini, termasuk di Nusa Tenggara Timur, kata dia, sebagai potret degradasi lingkungan akibat kualitas kawasan penyangga yang semakin hari memburuk.

“Kondisi tersebut, semakin diperparah dengan kondisi pemanasan global yang merambah hampir di sebagian jagad raya ini. Kehidupan manuasi dengan perkembangan teknologi telah memberikan sumbangan bagi terjadinya pemanasan global,” katanya.

Dalam konteks lokal, katanya, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat, harus bersama-sama ikut membantu melakukan sejumlah langkah untuk kepentingan penyelamatan lingkungan.

Menurut Heribertus, sebagai upaya adaptasi dan mitigasi, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur hendaknya melakukan langkah-langkah dengan pemantauan dan evaluasi kondisi kawasan hutan di daerah itu, untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan.

“Apakah masih membaik atau semakin buruk dan butuh penanganan cepat,” katanya.

Selanjutnya, Pemerintah Nusa Tenggara Timur serta kabupaten/kota yang ada, perlu melakukan evaluasi lengkap model pengelolaan sumber daya alam untuk mengetahui apakah berorientasi pada keadilan ekologi ataukah semata berorientasi pada pemenuhan pasar, tanpa melihat baku mutu lingkungan.

Walhi, kata dia, secara kelembagaan juga berharap ada niat baik dari pemerintah untuk melakukan proses penyelamatan hutan dengan berorientasi pada upaya pemulihan ekologi yang selaras dengan alam.

“Artinya bahwa proses penghijauan itu dilakukan penanaman pohon yang menghijaukan dan mendatangkan air, bukannya dengan pohon-pohon yang berorientasi pasar, seperti sengon, mahoni, dan jenis ampupu. Harusnya didata pohon-pohon yang mendatangkan air, ditanam di kawasan hulu,” kata Heribertus.

Partisipasi masyarakat, katanya, penting juga didorong dengan pola mengakomodasi kearifan lokal yang kosmosentris, dengan menjadikan alam sebagai fokus perhatian masyarakat untuk dilestarikan.

“Alam harus jadi fokus perhatian. Bukan homosentris, yang menjadikan alam hanya sebagai objek keruk,” katanya.

Walhi juga berharap adanya kerja sama lintas sektor untuk menjadikan hutan sebagai salah satu sumber hidup, dalam konteks tata kelola dan ekologi, sehingga bisa bersama-sama menjaga dan melestarikannya.

“Tidak hanya untuk kepentingan keuntungan dengan konsep hutan industri,” katanya.(ant/vaa)