Tegakah Presiden Menenggelamkan Rakyatnya Sendiri?

June 20, 2013 in Featured

Jakarta,31 Mei 2013. Komarudin adalah satu dari enam pejalan kaki yang melakukan perjalanan dari desa Cibogo kecamatan Darmaraja, Sumedang Jawa Barat. Tujuan mereka ke jakarta hanya satu menemui presiden RI, untuk meminta penghentian rencana penenggelaman wilayah mereka dari proyek bendungan besar yang dikenal dengan Waduk Jatigede. Keenam warga ini adalah perwakilan warga dari 32 desa dari 5 kecamatan di Sumedang yang menjadi orang terkena dampak Proyek Bendungan Jatigede.

Keinginan kelima warga Jatigede ini untuk bertemu presiden tertahan karena SBY berkunjung keluar negeri. “Keinginan Kami adalah presiden segera mengintruksikan penghentikan pembangunan dan penenggelaman kawasan bendungan karena rakyat jatigede dirampas hak-haknya”, Kata Pak Komarudin ketika bertemu dengan Walhi dan Jaringan Ornop di Jakarta. Hingga detik ini tidak ada kejelasan soal penyelesaian dampak sosial. Akan tetapi rencana uji coba sudah diputuskan oleh pemerintah bahwa proses penenggelaman sudah dimulai pada bulan september nanti. “Lalu kami mau kemana, kami akan pertahankan tanah rumah kami, kami siap tenggelam dan mati ditanah kami ini”, sambung Suharyana.

Berlarut-larutnya penyelesaian dampak sosial warga Jatigede tidak lain karena menumpuknya persoalan yang sudah berlangsung selama 50 tahun lebih. Saat ini masih ada sekitar 8485 kepala Keluarga yang berada di lokasi proyek bendungan tersebut. Hal ini juga telah membuat seluruh warga dirundung kekhawatiran dan cendrung mengalami tres, khususnya ibu-ibu dan anak-anak yang tidak jelas masa depannya pasca tenggelamnya rumah, tanah dan ruang hidup mereka.

Irhash Ahmady, dari Walhi menyampaikan, sudah sejak lama Walhi mengingatkan bahwa bendungan besar sama sekali tidak memberikan hasil yang baik bagi rakyat. Bendungan adalah mega proyek kreatif tapi desktruktif yang hanya akan menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat. “ Sudah banyak kasus bendungan besar yang hanya sia-sia, sementara luka rakyat masih terasa hingga detik ini” , tandas Irhash. “Walhi sejak dulu tetap konsisten menolak proyek Jatigede, dan seluruh rencana proyek bendungan besar di Indonesia. Seluruh asumsi yang dibangun atas dasar argumentasi yang jelas sekalipun dalam penolakan tetap saja proyek ini dilaksanakan, saya melihat 50 tahun proyek ini berjalan tidak menutup kemungkinan telah terjadi korupsi yang sistemik. Sayang KPK hanya tidak mampu memeriksa kasus yang lama karena hukum korupsi tidak berlaku surut” tambah Irhash.

Islah, manager Air dan Pangan Walhi menambahkan bahwa seluruh proyek DAM besar, pemerintah selalu membangun argumentasinya untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan meningkatkan sistem irigasi, namun faktanya tidak menyatakan demikian, banyaknya hanya untuk kepentingan industry dan memenuhi kebutuhan elit kuasa dan modal negeri ini, sementara rakyat korban pasti atas pembangunan yang tidak adil” kilah Islah. “Jatigede adalah lumbung pangan dan sentra beras Jawa Barat, akan ditenggelamkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi di pantai Utara Jawa Barat. Ini jelas menghina logika dan akal sehat kita sebagai manusia”, kilahnya.

Pada perjalanan ke Jakarta ini, Keenam warga tetap konsisten tidak akan balik ke Sumedang sampai bertemu dengan Presiden. Selama menunggu, Keenamnya didampingi Walhi dan Jaringan membantu mereka berkunjung ke beberapa instansi seperti, KOMNAS HAM, DPRI, UKP4 dan Kementrian dan Lembaga, dengan tujuan sama meminta dukungan untuk penenggelaman kampung mereka harus dihentikan,

Kontak Person :
Maulana ( 085314816077)
Irhash ( 081572222066)