“Gelapnya” Ekonomi Hijau

June 24, 2013 in Blog

Ekonomi hijau, menjelang pertemuan Rio+20 digadang-gadang sebagai sebuah jawaban atas fakta-fakta yang dilansir oleh united nations environment programme (UNEP). Sejak deklarasi pembangunan berkelanjutan tahun 1972, 20% dari warga bumi atau 1,4 miliar orang hidup dengan kurang dari 1,25 USD sehari, satu miliar warga kelaparan setiap harinya. Emisi gas rumah kaca terus meningkat, hingga 36% diatas angka tahun 1992, dimana 80%nya dihasilkan oleh 19 negara. Konsentrasi karbondioksida di atmosfer pun meningkat 9%, bersaman dengan kenaikan suhu global sebesar 0,4°C. Kawasan berhutan pun telah berkurang 300 juta hektar atau sebesar negara Argentina, termasuk menghilangnya 3% kawasan mangrove dunia.

Dalam konteks perjalanan deklarasi pembangunan berkelanjutan tahun 1972, angka-angka ini sesungguhnya menunjukkan bahwa roadmap pembangunan berkelanjutan dengan segala turunannya termasuk konvensi perubahan iklim, konvensi keanekaragaman hayati, telah gagal menjangkau akar masalah atau penyebab dari kerusakan lingkungan dan krisis yang dialami makhluk bumi. Padahal, semua hal yang disebut di atas merupakan akibat dari kesalahan sistem kapitalisme dalam tata kelola kekayaan alam yang berlangsung dalam model yang primitif, menjual dengan cepat dan murah kekayaan alam.

Yang menarik, kegagalan ini ditambal-sulam dengan solusi-solusi palsu yang kini berwujud dalam gagasan ekonomi hijau yang konon mengintegrasikan pilar ekonomi, sosial dan lingkungan hidup yang dalam konteks Indonesia dipertanyakan karena ekonomi tetap dengan bertumpu pada industri ekstraktif dengan watak yang rakus (baca: business as usual) tanpa mempetimbangkan keterbatasan daya dukung alam dan sosial.

Model ekonomi hijau dijadikan sebagai kata-kata indah yang membius perhatian dunia melalui agenda global yang mendorong akumulasi kapitalis dan eksploitasi sumber daya alam yang dibungkus dengan kemasan “hijau”. Inilah yang dimaksudkan dalam ekologi politik bahwa isu lingkungan hidup yang dibungkus dalam modernisasi ekologis (ecological modernity), dan pembangunan berwawasan lingkungan (green developmentalism) telah dibelokkan dan dibajak untuk kepentingan politik dan pasar, dengan menyingkirkan rakyat yang tidak memiliki kekuatan baik secara ekonomi, maupun politik dengan mengagung-agungkan kata sakti pertumbuhan yang logikanya seringkali dimanipulasi melalui asumsi yang menghina akal sehat, antara lain asumsi yang konon dinamakan kemakmuran.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia telah menyebutkan bahwa ekonomi hijau digunakan untuk menaikkan komodifikasi, privatisasi dan finansialisasi alam dan pemusatan kendali atas alam oleh elit-elit bisnis dan elit politik dunia ke level yang lebih tinggi. Model ekonomi hijau yang sedang dibicarakan saat ini, semakin memfasilitasi penguasaan dan monopoli atas sumberdaya penting kehidupan, seperti misalnya penguasaan atas air, keragaman hayati, atmosfer/udara, hutan, penguasaan lahan secara besar-besaran, bibit dan sarana produksi lainnya.

Sistem ekonomi politik kapitalisme telah dengan sangat baik membajak agenda pembangunan berkelanjutan, dan nampaknya justru disinilah mereka akan menggunakan konferensi Rio+20 sebagai jalan untuk merestrukturisasi dirinya, di tengah berbagai kecaman atas kegagalan yang membuat warga bumi mengalami krisis yang tidak berkesudahan.

Ironisnya, bahkan dengan hitung-hitungan ekonomi sekalipun, pembangunan yang mengandalkan kekayaan alam tidak signifikan berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat dan membuat bangsa ini mengalami kebangkrutan. Data Kementerian Keuangan Tingginya laju eksploitasi sumber daya alam, yang disertai dengan tingkat kerusakan lingkungan dan konflik sosial tidak sebanding dengan keuntungan finansial yang diterima oleh negara. Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) yang terdiri dari penerimaan Minyak bumi dan gas bumi (migas) dan non migas seperti pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan pertambangan panas bumi. Penerimaan SDA pada tahun 2009 sebesar Rp139,0 triliun misalnya, hanya memberikan kontribusi sekitar 16% dari total penerimaan negara sebesar Rp871 triliun.

Keluar dari Jebakan

Hampir menjadi kebiasaan dalam setiap forum internasional, pemerintah Indonesia akan mentransaksikan urusan keselamatan rakyat dengan nilai uang, dengan alasan minimnya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah.

Rasanya hanya bermimpi, jika kita berharap pemerintah Indonesia bisa seperti Bolivia yang memperjuangkan konsep “mother earth” sebagai suatu konsep kehidupan yang holistik, dimana manusia dan makhluk lainnya hidup sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Bolivia menilai, bahwa biang kerok kekacauan pembangunan adalah adanya pemisahan lingkungan hidup dan manusia. Hak atas ibu bumi yang dianut oleh Bolivia ini juga dideklarasikan dalam konferensi rakyat untuk perubahan iklim, dan disetujui dan diadopsi oleh banyak kelompok hijau.

Namun sebagai warga negara yang tinggal di bumi yang semakin merapuh, penting untuk menegaskan posisi masyarakat sipil untuk mengajak kita keluar dari jebakan mainstream pembangunan yang berbungkus “hijau” namun sesungguhnya tak lebih hanya menyeret kita pada krisis dan problem yang terus berulang. Mestinya, kita dapat mengelaborasi lebih banyak konsep ibu bumi menurut masyarakat Indonesia sebagai sebuah konsep tanding terhadap ide-ide pembangunan yang merusak lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat. Mama Aleta Baun telah mengajarkan kepada kita, khususnya pengurus negara, bagaimana komunitas lokal memandang dan mengelola kekayaan alamnya.